Oleh Ali Aminulloh 

lognews.co.id, Indonesia - Tanggal 13 Januari bukan sekadar penanda waktu, melainkan pengingat tentang sebuah paradoks besar bangsa maritim. Indonesia dikenal sebagai negara laut, namun para penjaga samudera justru kerap hidup di batas ketidakpastian. Hari Hak Asasi Manusia Nelayan diperingati untuk menegaskan satu hal mendasar: nelayan bukan sekadar pelaku ekonomi tradisional, melainkan subjek hak asasi yang martabatnya wajib dijamin oleh negara dan masyarakat.

Peringatan ini lahir dari kesadaran bahwa nelayan Indonesia menghadapi kerentanan yang bersifat struktural. Mereka berhadapan dengan risiko alam yang tinggi, keterbatasan teknologi, fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, hingga lemahnya perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, nelayan kecil justru terdesak oleh kepentingan modal besar di ruang laut yang seharusnya menjadi ruang hidup bersama. Hari HAM Nelayan menjadi simbol koreksi atas ketimpangan itu: sebuah seruan agar pembangunan kelautan kembali menempatkan manusia sebagai pusatnya.

Urgensi peringatan ini semakin nyata jika diletakkan dalam konteks geopolitik Indonesia. Lebih dari tiga perempat wilayah Indonesia berupa lautan. Dengan Zona Ekonomi Eksklusif sekitar 6,16 juta kilometer persegi dan garis pantai lebih dari 54 ribu kilometer, Indonesia menyimpan salah satu modal kelautan terbesar di dunia. Negara ini memiliki potensi sumber daya ikan yang diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun, menjadikannya salah satu lumbung pangan laut global. Dalam skala internasional, Indonesia bahkan tercatat sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia dengan produksi tahunan di atas 20 juta ton.

Namun di balik angka-angka yang mengesankan itu, realitas nelayan menunjukkan wajah lain dari kemakmuran laut. Jutaan rumah tangga nelayan menggantungkan hidup pada sektor ini, tetapi sebagian besar masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Ketergantungan pada musim, akses permodalan yang terbatas, dan rantai distribusi yang timpang membuat nelayan kecil sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Dari sisi pendidikan, anak-anak nelayan kerap menghadapi keterbatasan akses dan rendahnya mobilitas sosial. Secara sosial, komunitas pesisir sering kali terpinggirkan dari arus utama pembangunan nasional.

Peringatan Hari HAM Nelayan biasanya diisi dengan dialog publik, kampanye hak nelayan, advokasi kebijakan, serta edukasi tentang keselamatan dan keberlanjutan laut. Peringatan ini bukan seremoni, melainkan ruang suara agar nelayan tidak hanya hadir sebagai angka produksi dan statistik ekspor, tetapi diakui sebagai manusia bermartabat yang memegang peran strategis bagi kedaulatan bangsa.

Dalam konteks inilah trilogi kesadaran yang digagas Syaykh AS Panji Gumilang menemukan relevansinya. Kesadaran filosofis mengajarkan bahwa nelayan harus dipandang sebagai subjek bermartabat, bukan sekadar alat produksi ekonomi. Kesadaran ekologis menegaskan bahwa laut bukan ruang eksploitasi tanpa batas, melainkan amanah Ilahi yang harus dijaga keberlanjutannya. Sementara kesadaran sosial menuntut keadilan agar hasil laut dan kebijakan maritim berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan hanya pada pertumbuhan angka.

Gagasan itu tidak berhenti pada tataran wacana. Di Ma'had Al-Zaytun, kesadaran maritim diterjemahkan dalam praktik blue economy. Al-Zaytun membangun Galangan Kapal Samudera Biru, sebuah ikhtiar kemandirian maritim melalui produksi kapal-kapal kayu. Kapal dipahami bukan sekadar alat transportasi, melainkan instrumen peradaban, yaitu sarana untuk menjemput rizki Ilahi di samudera dengan cara yang beretika dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Al-Zaytun mengkader generasi muda melalui kegiatan ekstrakurikuler maritim, termasuk pembuatan kapal laut dari kayu. Di bengkel-bengkel kerja itu, para santri tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran. Mereka dikenalkan pada etos kerja nelayan, kearifan maritim Nusantara, dan pemahaman bahwa laut adalah masa depan bangsa yang harus dihadapi dengan ilmu, tanggung jawab, dan akhlak. Dari proses itulah tumbuh generasi yang tidak memandang laut sebagai ruang eksploitasi semata, melainkan sebagai ruang pengabdian.

Hari HAM Nelayan pada akhirnya bukan hanya tentang nelayan. Ia adalah cermin bagi bangsa maritim yang sedang menentukan arah. Di satu sisi, laut Indonesia menyimpan kekayaan hayati dan ekonomi yang luar biasa, termasuk berada di jantung kawasan segitiga terumbu karang dunia dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Di sisi lain, nasib nelayan masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi negara.

Menjaga hak nelayan berarti menjaga masa depan Indonesia. Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menguasai lautnya, tetapi bangsa yang memuliakan manusia yang hidup, bekerja, dan menggantungkan harapannya di samudera. (Amri-untuk Indonesia)

Mendidik dan membangun semata mata hanya untuk beribadah kepada Allah