lognews.co.id, Jakarta — Menteri Keuangan menyatakan anggaran program gentengisasi yang digagas Presiden diperkirakan tidak akan melebihi Rp1 triliun. Program ini dinilai tidak membutuhkan dana besar karena hanya menyasar rumah dengan atap seng, sehingga cakupan penerimanya tidak mencakup seluruh rumah tangga di Indonesia.
Menurut penjelasan bendahara negara, penggantian atap seng menjadi genteng tanah liat diperkirakan hanya menyentuh sebagian persentase rumah. Dengan demikian, kebutuhan anggaran masih berada dalam batas yang dapat dikendalikan. Perhitungan yang ada saat ini disebut masih bersifat kasar dan akan terus disempurnakan seiring pembahasan lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu, terkait sumber pendanaan, bendahara negara menyebut masih terdapat ruang cadangan fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai program, salah satunya kemungkinan berasal dari cadangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Ada kemungkinan dari situ (MBG). Ada kemungkinan dari tempat lain,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden menyampaikan keinginan agar penggantian atap seng menjadi genteng berbahan tanah liat dapat menjadi gerakan nasional sebagai bagian dari upaya memperindah wajah permukiman di Indonesia. Selain aspek estetika, penggunaan genteng juga dinilai lebih nyaman bagi penghuni rumah karena mampu meredam panas serta lebih tahan terhadap karat dibandingkan seng.
Menanggapi gagasan tersebut, pemerintah melalui kementerian terkait menegaskan bahwa skema pendanaan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah membuka peluang keterlibatan pihak swasta maupun perorangan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program.
Selain aspek pendanaan, pembahasan juga mencakup kesiapan teknis di lapangan, termasuk pengembangan teknologi produksi genteng dalam jumlah besar agar pasokan material dapat memenuhi kebutuhan apabila program dijalankan secara luas. Pemerintah menekankan bahwa seluruh perencanaan masih berada dalam tahap perumusan dan koordinasi antar-lembaga.
(Amri-untuk Indonesia)
