lognews.co.id, Jakarta – Anggota Satuan Tugas Perumahan Panangian Simanungkalit menilai tahun 2026 akan menjadi awal kebangkitan industri properti nasional seiring munculnya tanda-tanda pemulihan ekonomi yang mulai terlihat sejak kuartal IV-2025.
Panangian mengatakan pemulihan ekonomi diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong Program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Pertumbuhan properti selalu mengikuti pertumbuhan ekonomi. Walaupun saat ini daya beli masyarakat masih terasa berat, saya yakin ekonomi akan pulih pada tahun ini,” ujar Panangian dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menjelaskan, sektor properti melemah dalam beberapa tahun terakhir karena pertumbuhan ekonomi nasional periode 2014–2024 rata-rata hanya berada di kisaran 4 persen, salah satunya akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, kondisi tersebut mulai membaik dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 sebesar 5,45 persen, lebih tinggi dibandingkan kuartal III-2025 yang tercatat 5,04 persen.
Memasuki 2026, Panangian menyebut pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, sementara Bank Indonesia memperkirakan di kisaran 5,1 hingga 5,6 persen. Menurutnya, proyeksi tersebut menandakan bahwa titik terendah pertumbuhan telah terlewati.
“Kalau titik rendahnya sudah dilalui, pemerintah tinggal memelihara ekonomi agar terus naik. Tahun ini saya melihat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,5 persen. Kalau itu terjadi, industri properti sudah mulai naik,” ujarnya.
Berdasarkan konsep growth elasticity, Panangian menjelaskan pertumbuhan properti umumnya mencapai 1,5 hingga 1,7 kali pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen, sektor properti berpotensi tumbuh hingga 8 persen atau mendekati 10 persen.
“Biasanya kalau properti sudah bangkit, akan menuju booming. Seperti pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, properti bangkit pada 2009 dan booming pada 2010–2012. Apakah bisa terulang, itu tergantung pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ia menambahkan, momentum positif 2026 juga didukung tren penurunan suku bunga serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk sektor perumahan.
Selain itu, Panangian menaruh harapan pada pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) yang direncanakan menjadi lembaga khusus untuk mengoordinasikan pembangunan perumahan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian.
“Lembaga ini akan menjadi eksekutor kebijakan perumahan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya berharap sebelum Lebaran lembaga ini sudah bisa diluncurkan,” ujarnya.
Panangian optimistis lembaga tersebut mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif karena melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk industri properti, sehingga program pembangunan perumahan nasional dapat berjalan lebih optimal. (Amri-untuk Indonesia)
