lognews.co.id, Bandung – Capaian investasi Jawa Barat yang menembus Rp296,8 triliun sepanjang 2025 tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Angka tersebut justru dijadikan momentum untuk mengoreksi dan mengubah arah kebijakan investasi pada 2026 agar lebih berkualitas, merata, dan berkelanjutan. (21/1/26)
Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyusun strategi baru investasi 2026 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Perumusan strategi itu mengemuka dalam Sarasehan Investasi Jawa Barat 2026 yang digelar di Aula DPMPTSP Jawa Barat.
Forum tersebut dihadiri sekitar 150 peserta dari unsur pemerintahan, pelaku usaha, pengelola kawasan industri, akademisi, calon investor, hingga asosiasi. Sarasehan ini menjadi ruang refleksi sekaligus dialog strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan dunia usaha terkait arah investasi ke depan.
Kepala DPMPTSP Jawa Barat Dedi Taufik menegaskan bahwa capaian investasi tidak boleh berhenti pada kebanggaan statistik semata. Menurutnya, orientasi kebijakan investasi ke depan harus lebih menekankan kualitas, bukan sekadar besaran angka.
“Investasi Jawa Barat ke depan tidak cukup hanya dikejar dari sisi angka. Yang jauh lebih penting adalah kualitasnya, bagaimana investasi menciptakan lapangan kerja, menjaga lingkungan, mendorong pemerataan wilayah, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Jawa Barat pada Januari–Desember 2025 mencapai Rp296,8 triliun atau 109,9 persen dari target Rp271 triliun. Capaian tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional selama lima tahun berturut-turut, sekaligus menyerap 454.046 tenaga kerja di 27 kabupaten/kota.
Struktur investasi Jawa Barat 2025 tercatat relatif seimbang antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN mencapai Rp149,8 triliun atau 50,5 persen, sementara PMA sebesar Rp146,9 triliun atau 49,5 persen. Kondisi ini dinilai mencerminkan iklim investasi yang sehat dan saling melengkapi.
Meski demikian, tantangan utama masih terletak pada konsentrasi investasi yang bertumpu di wilayah tertentu. Sektor industri pengolahan masih mendominasi dengan nilai Rp158 triliun, disusul sektor real estate sebesar Rp33,2 triliun, serta sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp30,3 triliun.
Pemerintah daerah menilai perubahan arah kebijakan investasi menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat, tetapi juga mampu mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat. (Amri-untuk Indonesia)
