lognews.co.id, Jakarta – Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Inggris di sektor maritim dinilai memiliki potensi besar bagi perekonomian nasional. Kesepakatan ini berfokus pada pembangunan 1.582 kapal tangkap nelayan yang akan diproduksi dan dirakit di dalam negeri. (20/1/26)
Inisiatif strategis tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja maritim dalam jumlah signifikan, mencapai sekitar 600 ribu orang. Informasi ini disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya usai pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di 10 Downing Street, London, Inggris.
Menurut Teddy, proyek pembangunan kapal tangkap nelayan menjadi salah satu bentuk konkret penguatan kemitraan maritim antara kedua negara. Produksi dan perakitan kapal yang dilakukan di Indonesia menjadi kunci utama dalam memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus mendorong pertumbuhan industri galangan kapal nasional.
Potensi penyerapan tenaga kerja tersebut juga ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia menyebutkan bahwa sekitar 600 ribu tenaga kerja akan terserap di berbagai lini, dengan rincian 30 ribu orang sebagai awak kapal, 400 ribu orang di sektor produksi dan perakitan kapal, serta 170 ribu orang dari efek berganda (multiplier effect) di sektor pendukung.
Kerja sama ini merupakan bagian dari Maritime Partnership Programme (MPP), sebuah program yang bertujuan meningkatkan kapasitas maritim Indonesia, termasuk pengadaan lebih dari 1.000 armada perikanan dan penguatan kemampuan industri maritim nasional.
Pengadaan armada perikanan dalam skala besar diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional, memperkuat sektor perikanan, serta membuka peluang investasi baru di industri galangan kapal dalam negeri. Selain itu, program ini juga dinilai mampu merevitalisasi komunitas nelayan dan memperkuat ketahanan ekonomi maritim Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kemitraan tersebut dan menilai kerja sama maritim Indonesia-Inggris sebagai bagian penting dari strategi pengembangan ekonomi maritim nasional.
“Kami sangat puas dengan pelaksanaan kemitraan maritim ini. Saya rasa, ini akan menjadi bagian penting bagi perkembangan ekonomi maritim kami,” ujar Presiden Prabowo.
Kesepakatan pembangunan 1.582 kapal tangkap nelayan ini menegaskan arah baru diplomasi ekonomi Indonesia yang menempatkan sektor maritim sebagai pilar strategis pembangunan nasional. (Amri-untuk Indonesia)
