lognews.co.id, Indramayu – Memasuki tujuh bulan pertama masa kepemimpinan Bupati Indramayu Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin, Pemerintah Kabupaten Indramayu mulai merealisasikan sejumlah program prioritas di berbagai sektor pembangunan. Berbagai kebijakan yang dijalankan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari visi Indramayu REANG.
Pembangunan tersebut diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Selama periode Januari hingga Juli 2026, sejumlah capaian mulai terlihat di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, sosial, industri, hingga pemerintahan desa.
Layanan kesehatan semakin diperluas
Pemerintah Kabupaten Indramayu terus memperkuat pelayanan kesehatan melalui pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas puskesmas. Upaya tersebut diiringi dengan perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan.
Hingga Agustus 2026, cakupan peserta JKN di Kabupaten Indramayu mencapai 99,81 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 78,57 persen. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp233,8 miliar melalui APBD untuk mendaftarkan 541.445 jiwa sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP).
Pertanian menjadi prioritas ketahanan pangan
Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indramayu. Dengan luas lahan baku sawah mencapai 124.517 hektare dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 92.888 hektare, pemerintah menargetkan produksi padi sebesar 1,7 juta ton Gabah Kering Giling (GKP).
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian, membangun jaringan irigasi perpompaan, melakukan normalisasi saluran, membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), serta mengatur distribusi air bagi lahan pertanian. Selain padi, produksi mangga Indramayu juga terus dipertahankan pada kisaran 114 ribu ton per tahun.
Infrastruktur menyentuh jalan dan irigasi
Pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat. Hingga Juli 2026, pemerintah telah memperbaiki 20.298 meter jalan lingkungan, 31.200 meter jalan desa, dan 23.160 meter jalan kabupaten.
Selain pembangunan jalan, normalisasi sungai dan saluran pembuang mencapai 60.170 meter, sementara peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 6.110 meter. Pemerintah juga menargetkan pemasangan 3.199 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga akhir Desember 2026.
Damira juga menyampaikan pesan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Ia berharap pembangunan yang telah dilakukan dapat terus berlanjut dan pemerintah tetap memperhatikan masyarakat kecil.
"Semoga Pak Lucky Hakim terus menjadi bupati yang baik dan jangan lupa kepada masyarakat kecil. Kami sudah sangat bersyukur diberi jalan yang bagus. Mudah-mudahan ke depan persoalan air untuk pertanian juga bisa diperhatikan supaya sawah tidak kekeringan," katanya pada saat peresmian betonisasi di kec Terisi
Pendidikan dan sosial diperkuat
Di bidang pendidikan, sebanyak 322 sekolah jenjang TK, SD, dan SMP memperoleh program revitalisasi, rehabilitasi, maupun pembangunan ruang kelas baru. Pemerintah juga menyalurkan 2.254 set meubelair SD dan 1.856 set meubelair SMP untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Sementara di bidang sosial, Pemerintah Kabupaten Indramayu menghadirkan Sekolah Rakyat di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi. Sekolah yang berdiri di atas lahan sekitar 10 hektare tersebut mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026 dengan 370 peserta didik, dan dirancang memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa.
Pengembangan industri, nelayan, dan koperasi desa
Pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan enam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di wilayah Sukra, Patrol-Kandanghaur, Losarang, Balongan-Juntinyuat, Krangkeng, dan Tukdana dengan total luas sekitar 14.110 hektare di luar kawasan LP2B. Langkah ini diarahkan untuk mendukung kawasan Rebana Metropolitan sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja.
Di sektor perikanan, sebanyak 1.000 nelayan kecil memperoleh perlindungan melalui premi Asuransi Ketenagakerjaan Nelayan yang dibiayai APBD senilai Rp201 juta.
Pada bidang pemerintahan desa, hingga Juli 2026 telah terbentuk 200 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari target 317 koperasi yang direncanakan.
Kinerja pemerintahan meningkat dan komitmen penegakan Perda Mihol
Pemerintah Kabupaten Indramayu juga mencatat capaian dalam tata kelola pemerintahan dengan meraih peringkat ke-5 nasional dan peringkat ke-3 di Provinsi Jawa Barat pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Mihol). Penegakan perda tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif di Kabupaten Indramayu.
Kepala bidang penegakkan Perundang-undangan daerah SATPOL PP kab. Indramayu, Abdul Fatah mengatakan penegakan Perda Mihol tidak hanya dilakukan melalui operasi penertiban, tetapi juga pendekatan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
"Penegakan perda ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol. Kami mengedepankan penegakan aturan yang disertai sosialisasi dan pembinaan." Ujarnya saat diwawancarai di BN PPN 1011 di Radio Prima 95,8 FM
Ia menambahkan, pengawasan akan terus dilakukan secara berkala agar pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2006 berjalan konsisten di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu (Dynasti untuk Indonesia)
