lognews.co.id, Jakarta -Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin merespon ucapan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang mengatakan tidak mengundang Jokowi karena melihat padatnya jadwal presiden.
"Yang jelas, presiden dan wakil presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri," kata Djarot di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).
Ngabalin menganggap sikap yang menunjukan belum “move on” sementara bangsa Indonesia sedang dalam kondisi tenang dan mempersiapkan pemerintahan yang lebih baik didalam kekuasaan Presiden selanjutnya Prabowo dan Gibran, sehingga alasan PDIP tersebut dicap mengada-ngada dan berpotensi memperkeruh suasana.
"Jangan begitu dong cara ngomongnya ya," imbuhnya.
Ngabalin pun menilai pada bulan Oktober banyak jadwal Presiden yang tertunda, namun dirinya menyayangkan diksi yang digunakan petinggi PDIP.
"Ya namanya juga Presiden, jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung Presiden menyibukan diri, namanya Presiden bagaimana tidak seabrek-abrek jadwalnya," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/5).
Rencananya dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional yang ke-5 pada 24-26 Mei 2024 di Ancol dengan tema “Satyam Eva Jayate” atau kebenaran pasti akan menang.
Dalam konfrensi pers, usai persiapan Rakernas PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan selain tidak mengundang Presiden Joko Widodo partainya juga tidak mengundang Wakil Presiden Ma’ruf Amin Djarot dengan alasan bahwa acara ini hanya untuk internal partai yang nantinya akan membahas pemilihan kepala daerah dan menentukan sikap politik PDIP dalam pemerintahan yang baru. (16/5/2024)
Selain itu, Djarot menyebut Rakernas kali ini diadakan di tengah keprihatinan partainya terhadap sisi gelap kekuasaan. Mereka menyoroti berbagai upaya manipulasi hukum, politik dinasti, dan penggunaan sumber daya negara untuk mengerdilkan demokrasi.
Sikap tersebut semakin menguatkan bahwa hubungan Jokowi dan Partai PDIP merenggang menjadi sinyal untuk memilih posisi sebagai partai oposisi dalam pemerintahan selanjutnya. (Amr-untuk ndonesia)
