lognews.co.id, Jakarta – Sebelumnya Organisasi Masyarakat Keagamaan, Muhammadiyah belum memutuskan untuk mengikuti langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terlebih dahulu menerima izin usaha pertambangan (IUP), kini terdengar kabar dari Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas mengenai keputusan menerima IUP.
“Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui,” ujarnya (24/7/2024).
Sejalan dengan hal itu, Azrul Tanjung selaku Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah mengatakan keputusan ini sudah dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar sekitar pertengahan bulan Juli ini.
Menurutnya, pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan dengan meminimalisir segala dampaknya.
"Tentang tambang. Saya ini Ketua Majelis Lingkungan Hidup, PP Muhammadiyah yang harus menjaga lingkungan jangan merusak lingkungan. Ini sebuah kontradiksi," lanjut Azrul.
Ditambahkannya, Muhammadiyah akan mengkaji dari aspek hukum juga penting dilakukan untuk mengetahui apakah lahan yang diberikan benar clean and clear. Kemudian dari aspek ekonomi, dan aspek lingkungan yakni bagian yang melekat dengan Majelis Lingkungan Hidup akan konsen pada pasca tambang.
Azrul menegaskan, meskipun PP Muhammadiyah menerima tetapi belum menjadi keputusan akhir.
Soal Izin Tambang secara resmi akan diumumkan apakah akan menerima atau menolak izin pertambangan pada Sabtu (27/7/2024) di Yogyakarta setelah rapat Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah.
Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Hilman Latif mengatakan, banyak suara penolakan yang didengar Muhammadiyah di media sosial. Dia menganggap suara tersebut sebagai suara kecintaan kepada persyarikatan. "Image tambang yang mungkin image, persepsi di publik dan memang di lapangan terjadi salah kaprah salah kelola dan dampak sosial lingkungan, tidak disalahkan banyak kader-kader kita yang masih ragu” ujarnya di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024). (Amr-untuk Indonesia)
