lognews.co.id, Indramayu – Bupati Indramayu Lucky Hakim bersama Ketua DPRD Indramayu Sorojudin menegaskan komitmen kuat mereka dalam pencegahan korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara penandatanganan Komitmen Anti Korupsi yang berlangsung di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025), yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu sangat serius dalam melakukan pencegahan korupsi, terutama melalui evaluasi dan review perencanaan yang telah disusun. Ia juga mengapresiasi pendampingan dan pengawasan KPK, khususnya melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang membantu pemerintah daerah berbenah menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel.
“Kami komitmen terhadap pencegahan korupsi di Kabupaten Indramayu ini. Dengan menggandeng KPK dan pendampingan semoga terwujud tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” ujar Lucky Hakim.
DPRD Siap Maksimalkan Fungsi Pengawasan dan Transparansi Anggaran
Wakil Ketua DPRD Indramayu, Sorojudin, menyatakan dukungan penuh lembaganya terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi. DPRD akan memaksimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan serta pengelolaan keuangan daerah agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Lembaga DPRD akan memaksimalkan fungsinya terutama di fungsi penganggaran dan juga pengawasan bagi pemerintah daerah. Kami terus bersinergi agar bisa berjalan maksimal,” kata Sorojudin.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan arahan penting terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan akuntabilitas dan tanggung jawab moral yang tinggi. Dedi menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sejak tahap perencanaan dan menghasilkan outcome maksimal agar berjalan efektif dan efisien.
“Audit investigatif harus terus dilakukan terutama pada sektor perencanaan. Perhatikan juga outcome-nya,” tegas Dedi Mulyadi.
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bebas Korupsi
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda KPK untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan bebas korupsi. Selain penandatanganan komitmen bersama antara KPK, Pemkab Indramayu, dan DPRD, acara juga diisi dengan pengarahan dan diskusi terkait implementasi upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Indramayu. (Amri-untuk Indonesia)
