lognews.co.id, Jakarta - United Nations Commission for Social Development adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial. Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Kopenhagen. Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga perluasan kebekerjaan yang produktif, pengurangan pengangguran dan integrasi sosial dalam pembangunan.
Forum CSocD ke-61 ini berfokus pada upaya menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak bagi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Forum juga akan membahas kolaborasi nasional dan global antarpemerintah guna mempercepat pemulihan, terutama di sektor perekonomian dan sosial, akibat pandemi.
Program Kartu Prakerja menjadi terobosan transformasi digital di sektor layanan publik Indonesia di era krisis pandemi Covid-19. Untuk pertama kalinya, program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah menjangkau lebih dari 16,4 juta (09/02/2023).
Prakerja terdaftar sebagai salah satu program akselerasi Sustainable Development Goals (SDG) atau tujuan pembangunan berkelanjutan di platform UN DESA, atau lembaga PBB yang menangani urusan ekonomi dan sosial.
Akan ada beberapa perubahan pada program kartu prakerja tahun 2023 untuk mendukung keterampilan yang dibutuhkan dimasa kini dan mendatang.
1. Penambahan durasi pelatihan yang semula minimal 6 jam menjadi minimal 15 jam.
2. Moda pelatihan berlangsung secara online, offline, dan bauran (secara bertahap).
3. Program boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial, Bantuan Subsidi Upah atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Ini berbeda dari sebelumnya di mana Program Kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut.
4. Penyesuaian besaran bantuan peserta senilai Rp4.2 juta per individu dengan perincian:
a. Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3.5 juta.
b. Insentif pasca pelatihan Rp600.000 (enam ratus ribu) untuk mendukung biaya transportasi dan internet yang diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
c. Insentif survei sebesar Rp100.000 (seratus ribu) untuk dua kali pengisian survei.
(Camellianfa)
