lognews.co.id - Perintah sedang menyiapkan 44.045 unit hunian sementara yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.559 unit, Provinsi Sumatera Utara 5.158 unit, dan Provinsi Aceh mencapai 36.328 unit untuk memastikan masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal yang layak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan.
Namun terdapat 16.264 kepala keluarga terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh lebih memilih menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) dibandingkan menempati hunian sementara dengan alasan sebagian warga tersebut memiliki alternatif tempat tinggal seperti menumpang keluarga atau menyewa rumah. Skema dana tunai dinilai memberi keleluasaan bagi korban bencana dalam mengatur kehidupan sementara mereka.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan 16.264 KK tersebut telah terdata secara by name by address dan tervalidasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan akan memperoleh dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per KK per bulan masuk ke rekening penerima melalui bank-bank Himbara yang ditunjuk di masing-masing daerah, seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, serta Bank Syariah Indonesia di Aceh. Petugas bank akan mendatangi langsung kecamatan dan desa dengan melibatkan aparat setempat.
Sementara itu Abdul mengungkapkan bahwa distribusi logistik dalam satu bulan terakhir telah menyalurkan 1.526 ton dengan persentase distribusi mencapai 97 persen. Di Posko Iskandar Muda, Aceh, laju distribusi logistik tercatat sebesar 80,93 persen, sementara di Sumatra Utara distribusi logistik di Posko Silangit mencapai 98,2 persen dan di Posko Kualanamu sebesar 72,4 persen, serta di Sumatra Barat mencapai 93,5 persen.
“SOP kami itu tidak ada barang yang datang tinggal lebih dari 2x24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80 persen,” tegas Abdul (Amri-untuk Indonesia)
