lognews.co.id - Pendidikan kerap disebut sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Hampir setiap momentum politik, mulai dari kampanye hingga pidato kenegaraan, para pemimpin menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci menuju Indonesia maju. Namun di balik berbagai komitmen tersebut, sejumlah indikator menunjukkan bahwa tantangan pendidikan nasional masih sangat besar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia baru mencapai 8,46 tahun, atau belum memenuhi target wajib belajar sembilan tahun secara nasional. Kesenjangan antardaerah juga masih mencolok.
Di DKI Jakarta, rata-rata lama sekolah telah mencapai 11,17 tahun, sementara di Papua berada di angka 6,76 tahun. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas masih belum merata di berbagai wilayah Indonesia.
Pengamat kebijakan publik menilai kondisi tersebut bukan hanya persoalan geografis, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya pemerataan pembangunan sektor pendidikan.
Politik Anggaran Dinilai Berpengaruh
Dalam sistem politik yang berorientasi pada siklus pemerintahan lima tahunan, pembangunan fisik dinilai lebih mudah menunjukkan hasil dibanding investasi jangka panjang di bidang pendidikan.
Pembangunan jalan, jembatan, maupun infrastruktur lainnya dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat dan hasilnya langsung terlihat masyarakat. Sebaliknya, investasi pendidikan baru memberikan dampak setelah bertahun-tahun.
Pandangan tersebut memunculkan anggapan bahwa pendidikan sering kali belum menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan karena manfaat politiknya tidak bersifat instan.
Padahal, Undang-Undang mengamanatkan alokasi minimal 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Meski demikian, berbagai kajian menunjukkan sebagian besar anggaran tersebut masih terserap untuk belanja rutin, seperti gaji, tunjangan, dan kebutuhan administratif, sementara peningkatan kualitas layanan pendidikan di sejumlah daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Kesenjangan Digital Masih Terjadi
Selain persoalan infrastruktur pendidikan, kesenjangan akses teknologi juga masih menjadi tantangan.
Laporan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 45,2 persen wilayah Indonesia Timur masih mengalami keterbatasan akses internet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, di kawasan Indonesia Barat, tingkat ketersediaan akses internet sekolah mencapai 82,1 persen.
Kondisi tersebut dinilai memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran, terutama setelah pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan.
Ketimpangan Sosial Turut Memengaruhi
Sosiolog Pierre Bourdieu melalui teori The Forms of Capital menjelaskan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas sangat dipengaruhi modal ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki keluarga.
Anak-anak dari keluarga mampu umumnya memiliki kesempatan belajar di sekolah dengan fasilitas lebih baik, memperoleh bimbingan tambahan, hingga melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
Sebaliknya, sebagian anak di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan buku pelajaran, sarana belajar, akses internet, bahkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik dan gizi.
Situasi tersebut dinilai berpotensi memperkuat ketimpangan antargenerasi apabila tidak diintervensi melalui kebijakan yang lebih merata.
Siklus Ketimpangan Daerah
Ekonom Gunnar Myrdal dalam teorinya mengenai Cumulative Causation menjelaskan bahwa daerah tertinggal cenderung mengalami lingkaran ketimpangan yang terus berulang.
Wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan akan kehilangan sumber daya manusia berkualitas karena banyak lulusan memilih berpindah ke kota besar. Akibatnya, pembangunan semakin terkonsentrasi di daerah maju, sementara wilayah tertinggal semakin sulit berkembang.
Fenomena tersebut masih menjadi tantangan di sejumlah daerah, terutama kawasan terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Program Pemerataan Dinilai Memberikan Harapan
Di tengah berbagai tantangan tersebut, sejumlah program pemerintah dinilai menunjukkan hasil positif.
Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), misalnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik dari wilayah 3T untuk mengenyam pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi yang lebih baik.
Berbagai laporan menunjukkan ribuan peserta program tersebut berhasil melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa.
Temuan serupa juga ditunjukkan penelitian Victor E. Curto dan Roland G. Fryer Jr. melalui studi mengenai sekolah berasrama di Amerika Serikat. Penelitian yang diterbitkan National Bureau of Economic Research (NBER) itu menemukan bahwa sistem boarding school mampu meningkatkan capaian akademik siswa, khususnya pada mata pelajaran matematika.
Hasil tersebut menjadi salah satu referensi bahwa intervensi pendidikan yang tepat dapat membantu mempersempit kesenjangan hasil belajar.
Pendidikan Dinilai Memerlukan Komitmen Jangka Panjang
Berbagai akademisi menilai peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan konsistensi kebijakan lintas pemerintahan.
Berbeda dengan pembangunan fisik yang hasilnya dapat segera terlihat, pembangunan sumber daya manusia memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum dampaknya dapat dirasakan secara luas.
Karena itu, pendidikan dinilai membutuhkan komitmen politik yang berkelanjutan agar tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan maupun dinamika politik jangka pendek.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh keberpihakan kebijakan, pemerataan akses, dan kesinambungan program yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. (Bram untuk Indonesia)
