Negara ini tidak kekurangan orang pintar. Yang langka adalah orang bijak.
Lognews.co.id - Lihat saja. Anak SMP hapal rumus AI. Buzzer menguasai data BPS. Pejabat bisa presentasi 80 slide. Tapi ruang publik makin bising, kebijakan makin jangka pendek, dan debat makin sering dimenangkan oleh yang paling keras, bukan yang paling benar.
Kita sedang hidup di zaman pengetahuan berlari kencang, sementara hikmat ketinggalan di stasiun.
Hikmat bukan soal umur. Hikmat adalah kemampuan menimbang. Membedakan antara "bisa" dan "patut". Antara benar secara teknis dan benar secara manusiawi. Ketika yang ada hanya pengetahuan, maka semua alat dipakai untuk menang. Bukan untuk membangun.
Gejalanya sudah kasatmata.
Pertama, kebebasan yang kehilangan arah. Dalih "zaman sudah maju" dipakai untuk membenarkan sikap tak hormat. Menuntut dimengerti tapi menolak mendengar. Ingin dihargai tapi memotong pembicaraan. Media sosial memberi panggung, tapi tidak memberi rem. Lahirlah generasi yang cepat marah, cepat tersinggung, dan alergi ditegur. Orang tua disebut kuno. Guru disebut cerewet. Padahal tata krama bukan soal zaman. Itu soal karakter.
Kedua, percepatan tanpa kompas. Dulu keluar rumah kita bertemu hutan, pasar, tetangga. Sekarang cukup dari kamar, kita terhubung ke seluruh dunia. Tapi koneksi masif itu melahirkan budaya tanpa kontrol: ujaran kebencian, penipuan online, hingga hilangnya privasi. Kita terhubung ke mana-mana, tapi terputus dari nilai bersama.
Ketiga, politik yang alergi dikritik. Padahal kritik adalah katup pengaman demokrasi. Fungsinya sederhana: membuat penguasa sadar bahwa ada yang salah dan perlu diperbaiki. Ketika kritik dibalas dengan pasal dan gugatan, maka ruang publik kehilangan fungsi koreksinya. Padahal di desa-desa, orang Jawa masih kenal "pekewuh". Mengkritik dengan santun sebagai kontrol sosial. Itu hikmat.
Akarnya ada di pendidikan. Kita terlalu lama memisahkan otak dari watak. Sekolah mengejar nilai, ranking, dan lomba. Tapi abai menanamkan batas. Padahal sudah sering diingatkan: kecerdasan tanpa karakter seperti kereta berjalan tanpa rel. Cepat, tapi rawan anjlok.
Lalu apa yang bisa dilakukan?
Sekolah harus kembali jadi tempat membentuk manusia, bukan mesin pencetak nilai. Evaluasi tidak cukup angka. Harus ada evaluasi karakter bersama guru dan orang tua. Tujuannya satu: memastikan anak pintar tidak menjadi anak yang sombong.
Berikutnya, hidupkan lagi budaya musyawarah. Sila keempat Pancasila menyebut "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan". Itu bukan hiasan. Itu metode kerja. Setiap kebijakan publik harus lulus 3 ujian: adil atau tidak, berkelanjutan atau tidak, memuliakan manusia atau tidak. Bukan hanya: menguntungkan dan viral atau tidak.
Terakhir, kita perlu berani menggali cara berpikir sendiri. Tidak menolak sains. Tapi juga tidak mengimpor mentah-mentah. Tradisi seperti musyawarah desa, tenggang rasa, dan gotong royong adalah laboratorium hikmat yang sudah diuji ratusan tahun. Itu bahan bakar untuk menghadapi era digital.
Singkatnya, kita tidak butuh lebih banyak orang yang tahu segalanya. Kita butuh lebih banyak orang yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus mendengar, dan kapan harus diam.
Teknologi akan terus berubah. Gaya hidup akan terus berganti. Tapi jika kita kehilangan rasa malu, kehilangan sopan santun, dan kehilangan kemampuan untuk menimbang, maka itu bukan kemajuan. Itu kemunduran yang dikemas modern.
Dan di akhir hari, bangsa ini tidak akan diselamatkan oleh orang dengan data terbanyak. Tapi oleh orang dengan hikmat terbanyak.
_Penulis pegiat literasi dan pendidikan karakter_ (Bram untuk Indonesia)
