lognews.co.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan kembali menjadi perhatian nasional setelah ribuan titik panas terdeteksi selama musim kemarau 2026. Kondisi cuaca yang kering membuat potensi kebakaran meningkat di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang menjadi daerah dengan jumlah hotspot tertinggi.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui pemantauan Satelit NOAA-20 hingga 20 Agustus 2026, tercatat 1.487 titik panas tersebar di lima provinsi di Kalimantan. Meski demikian, BNPB menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi potensi kebakaran dan masih memerlukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan adanya api.

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat Jadi Wilayah dengan Hotspot Terbanyak

Dari total 1.487 titik panas yang terpantau, Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jumlah hotspot paling tinggi. Sementara Kalimantan Barat menempati posisi kedua dengan ratusan titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Berikut rincian sebaran titik panas di Kalimantan berdasarkan pemantauan BNPB:

BNPB mengingatkan bahwa meningkatnya jumlah hotspot menunjukkan tingginya tingkat kewaspadaan terhadap karhutla selama musim kemarau. Namun, tidak seluruh titik panas tersebut berarti terjadi kebakaran aktif karena perlu dilakukan pengecekan lapangan.

Musim Kemarau Tingkatkan Risiko Karhutla

Sejumlah wilayah di Kalimantan dilaporkan mengalami kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini dipengaruhi cuaca yang semakin kering sehingga api lebih mudah menyebar, terutama di kawasan hutan, lahan gambut, dan area terbuka.

Di Kalimantan Barat, pemerintah daerah memperkuat upaya penanganan setelah muncul banyak titik panas di berbagai daerah. Sementara di Kalimantan Tengah, tingginya jumlah hotspot menjadi perhatian karena kebakaran di lahan gambut berpotensi menghasilkan asap dalam jumlah besar dan sulit dipadamkan.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melakukan patroli, deteksi dini, dan pemadaman agar kebakaran tidak meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah konservasi.

Kabut Asap Menyeberang hingga Sarawak, Malaysia

Dampak karhutla di Kalimantan kini mulai dirasakan hingga luar negeri. Kabut asap yang berasal dari wilayah Indonesia dilaporkan bergerak ke negara bagian Sarawak, Malaysia, yang berbatasan langsung dengan Pulau Kalimantan.

Memburuknya kualitas udara membuat pemerintah Sarawak mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Asap lintas batas ini kembali mengingatkan bahwa karhutla di Kalimantan memiliki dampak regional dan tidak hanya memengaruhi masyarakat Indonesia.

108 Sekolah di Sarawak Ditutup Sementara

Kabut asap juga berdampak pada sektor pendidikan di Malaysia. Pemerintah Sarawak menutup sementara 108 sekolah di wilayah Serian setelah indeks kualitas udara mencapai kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.

Kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi pembelajaran dari rumah sebagai langkah melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik. Penutupan sekolah dilakukan hingga kondisi udara dinilai kembali aman.

Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu Pengendalian Karhutla

Menghadapi peningkatan hotspot, Kementerian Kehutanan memperkuat operasi terpadu pengendalian karhutla di tiga provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Operasi tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain:

• Kementerian Kehutanan.
• BNPB.
• BMKG.
• Pemerintah daerah.
• TNI dan Polri.
• Manggala Agni.
• Masyarakat Peduli Api.
• Relawan dan pelaku usaha.

Dalam periode 17 hingga 19 Agustus 2026, pemerintah mencatat 750 hotspot berkepercayaan tinggi secara kumulatif di tiga provinsi tersebut. Khusus pada 19 Agustus, jumlah hotspot berkepercayaan tinggi mencapai 518 titik.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa data hotspot berkepercayaan tinggi tetap membutuhkan verifikasi lapangan sebelum ditetapkan sebagai kejadian kebakaran.

Belasan Ribu Personel Dikerahkan, Armada Udara Ditambah

Untuk mempercepat penanganan, pemerintah mengerahkan sedikitnya 12.880 personel gabungan di wilayah prioritas.

Tim gabungan melakukan berbagai langkah penanganan, di antaranya:

• patroli kawasan rawan karhutla;
• pemadaman darat;
• pembasahan dan pendinginan lahan;
• penyekatan area terbakar;
• penjagaan lokasi yang berpotensi kembali terbakar.

Selain personel darat, pemerintah juga menambah dukungan armada udara berupa helikopter patroli, pesawat patroli, dan helikopter water bombing guna menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat.

DPR Minta Penanganan Karhutla Jadi Prioritas Nasional

Meluasnya kebakaran hutan di Kalimantan turut menjadi perhatian Komisi IV DPR RI. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional karena dampaknya telah meluas ke berbagai sektor kehidupan.

Menurutnya, karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi.

Ia juga menyoroti kualitas udara di Palangka Raya yang sempat mencapai AQI 487, masuk kategori berbahaya. Kondisi tersebut dinilai memerlukan langkah penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

Masyarakat Diminta Tidak Membakar Lahan

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau berlangsung. Aktivitas pembakaran terbuka dinilai dapat memicu penyebaran api secara cepat, terutama di wilayah dengan vegetasi kering dan lahan gambut.

Upaya pencegahan dinilai menjadi langkah paling efektif untuk menekan bertambahnya titik kebakaran sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Karhutla Kalimantan Jadi Ancaman Lingkungan dan Kesehatan Lintas Negara

Meningkatnya jumlah titik panas di Kalimantan menunjukkan bahwa ancaman karhutla masih tinggi selama musim kemarau 2026. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga menimbulkan gangguan kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga ekonomi.

Kabut asap yang telah mencapai Sarawak menjadi bukti bahwa karhutla di Kalimantan memiliki dampak lintas negara. Karena itu, pengendalian kebakaran membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat agar penyebaran api dapat dicegah sejak dini dan dampaknya tidak semakin meluas. (Saheel untuk Indonesia)