lognews.co.id - Sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) tingkat I dan II dijadwalkan memberikan pembinaan kedisiplinan di seluruh Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026/2027. Program yang diinisiasi Kementerian Sosial tersebut menuai beragam tanggapan. Di satu sisi pemerintah menyebutnya sebagai pembinaan kehidupan asrama, namun di sisi lain sejumlah pengamat pendidikan menilai pendekatan tersebut berpotensi menggeser peran guru dan tidak sejalan dengan prinsip pendidikan modern.
Berdasarkan rencana pemerintah, para taruna akan bertugas selama lima hari, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026, di 178 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Setiap sekolah akan didampingi lima taruna yang bertugas membimbing kehidupan berasrama para siswa.
Materi yang diberikan meliputi pembiasaan hidup mandiri, seperti merapikan tempat tidur, menyetrika seragam, menyusun lemari pakaian, menyemir sepatu, hingga membangun rutinitas disiplin sehari-hari.
Pengamat Nilai Peran Guru Terabaikan
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji, menilai program tersebut menunjukkan berkurangnya kepercayaan pemerintah terhadap tenaga pendidik, khususnya guru pengasuh yang selama ini mendampingi kehidupan siswa di asrama.
«"Ini bahaya sekali dalam konteks pendidikan. Dari institusi negara sudah tidak lagi percaya kepada guru, terutama guru pengasuh atau wali asuh yang juga mendampingi anak sehari-hari di asrama. Itu kan ranah pedagogis yang mereka bisa handle," ujar Abdullah Ubaid Matraji.»
Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan bertujuan membangun kemampuan berpikir kritis, sedangkan budaya militer lebih menekankan kepatuhan terhadap komando.
«"Militer itu kan patuh, taat, buta pada atasan," ujar Ubaid.»
Pemerintah Tegaskan Bukan Pelatihan Militer
Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah anggapan bahwa siswa Sekolah Rakyat akan mengikuti pelatihan militer.
Menurutnya, para taruna hanya akan memberikan contoh mengenai kedisiplinan dalam kehidupan berasrama, termasuk membiasakan bangun pagi, menjaga kebersihan, dan merawat perlengkapan pribadi.
«"Taruna-taruna Akmil itu bisa memberikan contoh kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat yang juga mereka sekolahnya berasrama. Bagaimana bangun pagi, membersihkan tempat tidur, membersihkan peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan yang mereka punya," ujar Saifullah.»
Ia pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan program tersebut.
Pengalaman Siswa dan Orang Tua
Ramadhan, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 23 Makassar, mengaku telah beberapa kali mendapat pelatihan dari anggota TNI selama bersekolah di asrama.
«"Dia biasa mengajar pelatihan baris berbaris (PBB). Tidak mengajar menulis," kata Ramadhan.»
Sementara itu, ibunya, Surigandi, membenarkan bahwa anggota Babinsa maupun Bhabinkamtibmas kerap hadir memberikan pelatihan di sekolah anaknya.
Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci metode pembelajaran yang diterapkan karena orang tua tidak diperkenankan masuk ke lingkungan asrama.
Bagi Surigandi, keberadaan Sekolah Rakyat sangat membantu kondisi ekonomi keluarganya karena seluruh kebutuhan pendidikan anak, mulai dari makan, seragam, sepatu, tas hingga tempat tinggal dipenuhi secara gratis.
Di Padang, Sumatera Barat, Teti Ernita, orang tua siswa Sekolah Rakyat, juga mengaku tidak mempermasalahkan keterlibatan TNI dalam pembinaan disiplin.
Menurutnya, yang terpenting anaknya memperoleh pendidikan dengan fasilitas yang memadai dan mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri.
Sekolah Harus Tetap Berbasis Pendekatan Pedagogis
Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru (YCG), Muhammad Mukhlisin, mengingatkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi dasar utama penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah kedua bagi siswa yang tinggal di asrama. Karena itu, pendamping seharusnya memiliki kompetensi dalam bidang pedagogi, psikologi anak, perlindungan anak, serta pengasuhan.
«"Kualitas pendampingan anak harus menjadi prioritas. Karakter tidak dibentuk melalui penghukuman, tetapi melalui keteladanan, relasi yang hangat, pendampingan yang konsisten, dan lingkungan belajar yang aman," kata Mukhlisin.»
Ia juga menilai batas kewenangan taruna perlu dijelaskan secara tertulis agar tidak mengambil alih fungsi guru dalam proses pendidikan.
FSGI Tolak Militerisme di Sekolah
Pandangan serupa disampaikan Retno Listyarti dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Menurutnya, pendidikan harus berorientasi pada pembangunan kesadaran, bukan sekadar pembentukan kepatuhan.
«"Seharusnya, sekolah itu bebas dari militerisme seperti itu. Walaupun kata mereka adalah baris berbaris. Itu bertentangan dengan pendidikan itu sendiri. Karena sebenarnya pendidikan itu adalah membangun kesadaran," kata Retno.»
Ia mengingatkan bahwa pembentukan karakter dapat dilakukan melalui pendekatan disiplin positif tanpa kekerasan serta tetap mengedepankan peran guru.
Disiplin Sipil Berbeda dengan Disiplin Militer
Pakar pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Itje Chodidjah, juga mempertanyakan urgensi keterlibatan militer dalam dunia pendidikan.
Sementara itu, Abdullah Ubaid Matraji menegaskan bahwa kedisiplinan dalam kehidupan sipil berbeda dengan budaya militer yang bertumpu pada kepatuhan terhadap atasan.
Menurutnya, keterampilan seperti merapikan tempat tidur atau menyetrika pakaian dapat diajarkan melalui proses pembelajaran yang melibatkan penalaran, empati, dan tanggung jawab, tanpa harus menghadirkan pendekatan militer.
Ia berharap Sekolah Rakyat tetap menjadi ruang yang mampu membangun kemandirian, daya pikir kritis, dan lingkungan belajar yang sehat bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
(Sahil untuk Indonesia).
