Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan
Deklarasi koalisi partai Golkar, Gerindra dan Demokrat di hotel Trisula Indramayu kota (Rabu, 15/5/2024) dapat dibaca dalam beragam perspektif politik dalam proyeksi pilkada Indramayu 2024, yaitu :
Pertama, pada level teknokrasi politik "suka atau benci" inilah dalam perspektif penulis "cara main" H. Syaefudin, sebagai ketua partai terbesar dalam tiga koalisi partai di atas merawat spirit "Koalisi Indonesia Maju" (KIM) dalam pilpres 2024 "turun" ke 'Koalisi Indramayu Maju" (KIM).
Urgensi politiknya bisa menjadi "bandul" politik ke atas untuk melakukan penetrasi politik terhadap kemungkinan massifikasi politik 'gentong babi'" dalam kontestasi pilkada Indramayu 2024.
Perubahan peta koalisi di level "pusat" dalam pilpres 2024 bisa "metamorfosis" ke level pilkada Indramayu 2024.
Kedua, koalisi ketiga partai ini dalam perspektif lain bisa dibaca langkah taktis bukan saja tidak mudah lagi ditarik ke koalisi PDIP, partai yang mengusung "calon tunggal" Nina Agustina, bupati "incumbent", bahkan bisa "vis a vis", saling berhadapan
Effect psyikhologis pertarungan politik di level pilpres 2024 potensial menemukan momentum penguatannya di level pilkada Indramayu 2024.
Ketiga, secara elektoral koalisi tiga partai ini sebagai pewaris "Koalisi Indonesia Maju" memiliki ruang untuk mengambil "ceruk pemilih" pasangan Prabowo Gibran begitu besarnya di Indramayu (70%).
Dalam konstruksi ini tentu tidak memadai sekedar kerja kerja politik naratif dan bersifat "jargon" di ruang publik, bahkan tidak cukup hanya melakukan "survey elektoral", harus masuk lebih "dalam", yakni melakukan riset "perilaku pemilih".
Problemnya tentu terlalu dini menakar siapa figur pasangan yang hendak diusung koalisi tiga partai tersebut dalam konteks "turunan" dari "Koalisi indonesia Maju", Pengusung Paslon Prabowo Gibran dalam pilpres 2024. Inilah "PR" berat.
Akan tetapi setidaknya koalisi tiga partai ini di satu sisi dan kemungkinan di sisi lain PKB akan menjadi "blok" pimpinan koalisi yang lain potensial "menjepit" ruang elektoral Nina Agustina calon bupati dari PDIP di mana hari hari ini baliho dan spanduknya mulai "mengepung" sudut sudut kota dan gang gang sempit.
Cara "buldoser" politik, yakni mengepung ngepung ruang publik dan "politisasi" birokrasi tidak akan menghasilkan apapun di era rezim demokrasi elektoral, hanya "menunda kekalahan" kecuali segara merubah "gaya main" elektoral baru
Dalam konteks ini pertanyaan penutupnya apakah deklarasi koalisi ketiga partai tersebut memang diproyeksikan untuk mematahkan cara "buldoser" di atas atau sekedar "kegenitan" politik sesaat untuk menaikkan "harga saham" politik baru?
Mari kita tunggu dinamika politik berikutnya.
Wassalam
