lognews.co.id - Pemerintah Indonesia telah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium di seluruh Indonesia mulai Agustus 2025. Kenaikan harga ini bervariasi antara Rp900 hingga Rp2.000 per kilogram, tergantung pada zona wilayah.
Zona dan Harga Beras Medium Terbaru:
- Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi): Rp13.500 per kilogram
- Zona II (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan): Rp14.000 per kilogram
-Zona III (Maluku, Papua): Rp15.500 per kilogram
Kenaikan HET beras medium ini bertujuan untuk meringankan beban industri penggilingan dan membuat perbedaan harga antar jenis beras lebih merata. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memiliki kewenangan untuk menentukan harga beras nasional berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021
Pemerintah terus berupaya mengatasi paradoks harga beras yang tetap tinggi meski stok melimpah hingga Agustus 2025. Satgas Pangan Polda Maluku bahkan melarang distributor dan pelaku usaha menaikkan harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton - rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga beras terjadi di 200 kabupaten/kota pada minggu ketiga Agustus 2025, bahkan ada daerah dengan harga mencapai Rp60.000 per kilogram. Di wilayah zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga beras medium naik 1,1 persen menjadi Rp14.005 per kilogram, melampaui HET Rp12.500.
Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menilai persoalan ini bukan sekadar soal pasokan, melainkan kebijakan pemerintah yang terlambat dan tidak adaptif. "Juni kemarin minus, kemudian Juli surplus hanya 200.000 ton. Kemudian baru akhir Agustus masuk surplus lagi. Ini waktu yang sempit yang pendek, itulah yang pemerintah harus take action," ungkap Sutarto.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menunjuk kesalahan tata kelola perberasan sebagai biang keladi melambungnya harga. Meski stok cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog melimpah, stok tersebut hanya menumpuk di gudang tanpa dapat mengendalikan harga pasar. "Stok Bulog tidak mencerminkan apapun karena tidak dipakai, hanya ditumpuk saja," jelas Andreas.
Peneliti LPEM FEB UI mengungkap bahwa kenaikan harga beras dipicu kombinasi tingginya permintaan dari Bulog untuk menambah cadangan beras dan kenaikan harga gabah setelah berakhirnya panen raya. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga belum berjalan optimal, dengan penyaluran yang masih rendah dibandingkan kebutuhan pasar.
Satgas Pangan Polda Maluku menggelar rapat koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha untuk melarang penjualan beras melebihi HET. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menyatakan sebagian besar pelaku usaha telah membuat surat pernyataan untuk tidak menjual beras melebihi HET. Namun temuan menunjukkan ritel modern lokal masih menjual beras di atas HET, berbeda dengan ritel modern terpusat yang mematuhi aturan.
Pemerintah pusat merespons dengan menaikkan HET beras medium menjadi Rp13.500 per kilogram di zona 1, naik dari Rp12.500 sebelumnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga memastikan operasi pasar akan terus berlanjut hingga Desember 2025 dengan target penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melaporkan penyaluran harian beras SPHP telah mencapai lebih dari 8.000 ton pada 25 Agustus 2025, dengan penurunan harga terjadi di 196 kabupaten/kota. Meski demikian, tantangan distribusi dan tata kelola yang lebih baik masih menjadi kunci untuk mengatasi paradoks harga beras tinggi di tengah stok yang melimpah. (Aries-untuk Indonesia)
