lognews.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto bersama delapan ketua umum partai politik yang memiliki kursi di DPR RI menyampaikan sikap bersama terkait perkembangan demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah.
Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah dan pimpinan partai telah sepakat menjatuhkan sanksi tegas kepada legislator yang terlibat dalam polemik, sekaligus menyerukan pentingnya menjaga keamanan serta stabilitas bangsa.
“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, Polri sudah melakukan pemeriksaan. Saya minta hal itu diproses cepat, transparan, dan terbuka bagi publik,” ujar Prabowo.
Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah tetap menghormati kebebasan berpendapat masyarakat sesuai konstitusi dan aturan internasional. Namun, ia menegaskan aksi anarkis, perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun upaya makar tidak dapat ditoleransi.
Sejumlah langkah politik juga diambil. Para ketua umum parpol sepakat mencabut keanggotaan DPR terhadap anggota yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru, sekaligus menyetujui penghentian beberapa kebijakan, seperti besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Presiden Prabowo juga meminta DPR membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil agar aspirasi dapat disampaikan secara damai tanpa merusak tatanan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo didampingi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Najamudin, serta pimpinan partai politik, antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), Muhammad Khalid (PKS), Bahlil Lahadalia (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), dan Surya Paloh (NasDem).
Menutup pernyataannya, Prabowo mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. “Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia sedang berada di ambang kebangkitan, jangan sampai kita terus diadu domba. Sampaikan aspirasi secara damai, tanpa kekerasan, tanpa kerusuhan, tanpa perusakan fasilitas umum,” ucapnya. (Sahil untuk Indonesia)
