lognews.co.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana ambisius, setiap tahun pemerintah akan membangun minimal 100 sekolah berasrama diberbagai wilayah di Indonesia, untuk anak-anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi paling terbawah. Pengumuman tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat acara Halal Bihalal Bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-POLRI di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/’25).
“Saya akan membangun minimal 100 setiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu, karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung,” tegas Presiden
Menurutnya program ini dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas dan akses yang merata dan akan mulai berjalan pada Juli 2025 dengan target 53-55 sekolah pertama yang akan beroperasi.
Presiden Prabowo memperlihatkan contoh nyata dengan menampilkan profil calon peserta didik bernama Naila, seorang anak dari keluarga berpenghasilan kurang dari satu juta rupiah per bulan yang tetap ceria meski hidup dalam kondisi sulit. Presiden menegaskan bahwa perjuangan untuk memberikan masa depan lebih baik kepada anak-anak seperti Naila akan menjadi fokus utama pemerintahannya ke depan.
“Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila-Naila di Indonesia,” tegasnya.
Presiden pun optimis bahwa dengan keberanian, tekad, keyakinan, dan tekad untuk memimpin suatu gerakan pemerintahan bersih, pemerintah yang anti-korupsi, pemerintah yang bisa menyelamatkan kekayaan negara, sehingga masa depan anak-anak Indonesia akan lebih baik
“Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar, berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Kalau tidak berani, kita tidak bisa dapat apa-apa,” ucap Presiden.
Dalam pelaksanaannya verifikasi calon peserta didik dilakukan pemerintah secara ketat dengan data dari Kementerian Sosial, Kementerian PAN-RB, dan BPS, termasuk kunjungan rumah untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga.
Dalam orasinya Prabowo memberi contoh calon peserta didik yang bernama Naila, anak dari keluarga berpenghasilan kurang dari satu juta rupiah per bulan, yang tetap ceria meski hidup dalam kondisi sulit.
Saat ini lebih dari 200 kepala daerah telah menyiapkan lahan antara 5 hingga 8 hektare untuk pembangunan sekolah ini. Pemerintah menyiapkan anggaran dari APBN dan merancang biaya pembangunan yang hemat namun berkualitas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan terdapat 53 lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi pada Juli 2025.
Sedangkan calon siswa ada 5.000 telah mendaftar dan sedang diseleksi ketat menjadi 3.275 siswa untuk tahap awal. Sekolah ini akan terdiri dari 131 rombongan belajar (rombel) dengan jenjang SD, SMP, dan SMA.
Ditempat lain dalam acara akbar Simposium Hari Pendidikan Nasional 2025 yang mendiskusikan mengenai membangun ekosistem pendidikan yang tidak terputus, menyongsong Indonesia Emas 2045 di Al-Zaytun tokoh pendidik Indonesia, Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang urun saran kepada pemerintahan Prabowo Subianto agar infrastruktur pendidikan tidak menyebar di 6.000 pulau, Syaykh Panji Gumilang memiliki gagasan membangun ekosistem pendidikan yang tidak terputus tersentralisasi di 500 titik di kota/kabupaten Indonesia.
Bunyi preambule (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit memuat amanat kepada negara atau pemerintah dalam kewjibannya mencerdaskan kehidupan bangsa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ”
Frasa "mencerdaskan kehidupan bangsa" terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Amanat ini menjadi dasar konstitusional bagi seluruh kebijakan dan program pendidikan nasional di Indonesia, serta menjadi landasan utama negara dalam upaya mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.
Oleh karenanya Syaykh mencontohan jikalau Pendidikan tersebar sebar dan tidak disentralkan maka akan sulit dikontrol dibandingkan dengan adanya kehadiran pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa melalui 500 titik ekosistem Pendidikan yang tidak terputus.
“Mari kita dekatkan. Katakan ada daerah, ada 500 daerah. Mari kita sentrakan di 500 daerah itu. Di setiap daerah ada tanda negara buat kampus” ujar Syaykh Panji Gumilang dihadapan 3.000 peserta simposium3.000 yang dihadiri para profesor untuk menyumbangkan pandangan-pandangan kepada yang mempunyai kebijakan untuk menetapkan suatu kebijakan pendidikan di Indonesia.
Kemudian, Syaykh Abdussalam Panji Gumilang menyoroti tajam praktik pembedaan antara siswa kaya dan miskin, serta pengelompokan sekolah unggul dan tidak unggul di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan dan memperparah ketidaksetaraan akses serta kualitas pendidikan nasional. Ia menegaskan bahwa sistem pendidikan seharusnya menjunjung prinsip inklusivitas dan keadilan, di mana setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan setara. (Amri-untuk Indonesia)
