Oleh: Latief WeHa 

Edisi: Menanam Kesadaran Menumbuhkan Kemanusiaan

lognews.co.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap dipresentasikan sebagai kebijakan sosial yang netral, teknokratis, dan semata-mata berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, pembacaan semacam ini cenderung mengabaikan dimensi politik jangka panjang yang melekat secara inheren pada setiap kebijakan redistributif negara.

Memang benar bahwa kelompok sasaran utama MBG saat ini—pelajar—belum memiliki hak pilih dalam pemilu. Akan tetapi, politik tidak bekerja dalam horizon waktu yang pendek. Dalam rentang lima tahun, sebagian besar penerima manfaat tersebut akan memasuki usia pemilih pemula. Dengan demikian, MBG berpotensi membentuk political memory generasi baru, yakni ingatan kolektif tentang negara sebagai penyedia kesejahteraan yang hadir secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman material semacam ini kerap lebih berpengaruh daripada wacana atau kampanye politik abstrak.

Lebih jauh, wacana perluasan MBG ke kelompok lansia, masyarakat putus sekolah, dan kelompok rentan lainnya memperluas basis sosial penerima manfaat. Ekspansi ini bukan sekadar perluasan kebijakan sosial, melainkan juga pembentukan relasi ketergantungan struktural antara warga dan negara. Dalam teori politik kesejahteraan, relasi semacam ini sering kali menghasilkan apa yang disebut sebagai clientelistic loyalty, yakni dukungan politik yang lahir bukan dari evaluasi rasional atas kinerja kekuasaan, melainkan dari rasa aman terhadap keberlanjutan manfaat material.

Dimensi ekonomi program MBG semakin memperkuat pola tersebut. Klaim penciptaan hingga satu juta lapangan kerja baik bagi pekerja, pelaku UMKM, maupun penyedia rantai pasok pangan menempatkan program ini sebagai sumber penghidupan bagi kelompok produktif. Dalam kondisi demikian, rasionalitas politik warga cenderung bersifat instrumental. Pilihan politik tidak lagi didasarkan pada pertimbangan normatif seperti akuntabilitas, transparansi, atau keadilan kebijakan, melainkan pada kalkulasi risiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Dukungan politik menjadi mekanisme perlindungan diri.

Pada titik inilah muncul persoalan fundamental demokrasi: apakah partisipasi politik yang didorong oleh ketergantungan ekonomi masih dapat disebut sebagai ekspresi kedaulatan warga? Atau justru ia menandai pergeseran dari warga negara (citizen) menjadi klien negara?

Pertanyaan yang lebih tajam patut diajukan: apakah setiap individu atau kelompok yang telah menikmati “kue kekuasaan” cenderung kehilangan daya kritis dan nalar sehatnya? Pertanyaan ini bukanlah generalisasi moral, melainkan kritik terhadap struktur relasi kekuasaan. Ketika akses terhadap kesejahteraan dipersepsikan sebagai privilese yang dapat dicabut, bukan sebagai hak konstitusional, maka kemampuan publik untuk bersikap kritis secara sistemik akan tereduksi.

Demokrasi mensyaratkan warga yang otonom secara politik, bukan sekadar sejahtera secara material. Tanpa jarak kritis antara penerima manfaat dan penyelenggara kekuasaan, kebijakan kesejahteraan berisiko berubah fungsi: dari instrumen keadilan sosial menjadi alat stabilisasi politik. Dalam konteks ini, tantangan terbesar bukan pada keberadaan MBG itu sendiri, melainkan pada bagaimana negara memastikan bahwa distribusi kesejahteraan tidak berujung pada domestikasi nalar kritis publik. (Amri-untuk Indonesia)

Mendidik dan membangun semata mata hanya untuk beribadah kepada Allah