lognews.co.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memutuskan memberikan alokasi dana sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini diambil sebagai respons cepat atas kebutuhan mendesak warga pengungsi yang belum terpenuhi melalui bantuan yang telah disalurkan pemerintah pusat.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Aceh pada Minggu (7/12/2025). Tito melaporkan bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut sangat terbatas, mengingat sekarang sudah memasuki akhir tahun anggaran 2025.
Menteri Tito menjelaskan, meski pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan pangan, bahan bakar minyak (BBM), dan beras dalam jumlah besar, kebutuhan sehari-hari berupa popok bayi, pembalut wanita, dan barang kebutuhan khusus bagi pengungsi masih sangat kurang. Perlengkapan ini biasanya diminta pengungsi langsung kepada pemerintah daerah sehingga butuh dukungan anggaran cepat.
“Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah,” ujar Tito dalam siaran resmi Sekretariat Presiden melalui kanal Youtube.
Lebih lanjut Tito menambahkan, beberapa provinsi di luar Sumatera sudah menyalurkan bantuan antardaerah senilai Rp34 miliar, termasuk bantuan Rp3 miliar untuk Lhokseumawe, Aceh. Namun, kondisi fiskal daerah di 52 kabupaten/kota sangat terbatas sehingga belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pengungsi yang mendesak.
Oleh karena itu, Mendagri mengusulkan agar Presiden mempertimbangkan tambahan dana Rp2 miliar setiap kabupaten/kota untuk memperkuat kapasitas daerah dalam membantu warganya.
“Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini, Pak," ujar Tito.
Menanggapi laporan ini, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan pendanaan dua kali lipat dari usulan Mendagri.
“Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten-nya. Saya kasih Rp 4 miliar," tegas Prabowo.
Selain alokasi per kabupaten/kota, Presiden juga meminta agar kebutuhan anggaran pemerintah provinsi dihitung secara terpisah untuk memastikan seluruh tingkatan pemerintahan bisa mendukung penanganan bencana secara maksimal.
Langkah cepat pemerintah pusat ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sekaligus mengurangi beban fiskal daerah yang selama ini terbatas dalam penanganan darurat.
Dengan alokasi tambahan ini, total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk daerah terdampak semakin besar, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban bencana di Sumatera.
