lognews.co.id – Israel menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Somaliland pada Jumat (26/12/2025). Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan keputusan tersebut sambil mengundang Presiden Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi untuk berkunjung ke Israel.
Sebagai bagian dari pengakuan ini, Somaliland berkomitmen bergabung dengan Abraham Accords—perjanjian damai yang dimediasi AS pada 2020 antara Israel dan sejumlah negara Muslim. Langkah strategis ini memberi Israel sekutu baru di dekat Selat Bab el-Mandeb, kawasan vital dekat Yaman.
Latar Belakang Geografis dan Demografis Somaliland
Somaliland merupakan wilayah otonom di utara Somalia, terletak selatan Teluk Aden dengan garis pantai 530 mil. Wilayah seluas 68.000 mil persegi ini berbatasan dengan Somalia di timur, Ethiopia di selatan-barat, dan Djibouti di barat laut.
Ibu kotanya, Hargeisa, berpenduduk 1,2 juta jiwa, sementara total populasi mencapai 5,7 juta pada 2019. Mayoritas penduduk (99%) beragama Islam Sunni, dengan bahasa resmi Somali, Arab, dan Inggris. Iklimnya kering hingga semi-arid, didominasi gurun.
Meski stabil secara internal, Somaliland belum diakui secara luas secara internasional dan masih dianggap bagian dari Somalia.
Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Somaliland
Somaliland menelusuri akarnya ke era kolonial: Inggris membentuk Protektorat Somaliland pada 1884, sementara Italia dan Prancis menguasai wilayah tetangga. Wilayah ini merdeka pada 26 Juni 1960, diakui 30 negara, sebelum bersatu dengan Somalia Italia menjadi Republik Somalia pada 1 Juli 1960.
Kondisi memburuk pasca-pembunuhan Presiden Abdirashid Ali Shermarke (1969) dan kudeta Jenderal Mohamed Siad Barre. Rezim Barre memerintah otoriter hingga 1991, memicu konflik klan termasuk invasi gagal ke Ogaden, Ethiopia (1977-1978).
Klan Isaaq di Somaliland membentuk Gerakan Nasional Somalia (SNM) untuk melawan. Pemboman Hargeisa oleh Barre menewaskan puluhan ribu warga. Pasca-1991, Somaliland deklarasikan kemerdekaan, bangun stabilitas melalui pertemuan adat klan, dan sahkan konstitusi via referendum 2001. (Amri-untuk Indonesia)
