lognews.co.id — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) digital mulai April hingga Juni 2026. Program ini menjadi bagian dari inisiatif GovTech Indonesia.
Tahap awal uji coba akan digelar di Provinsi Bali dan 41 kabupaten/kota lainnya. “Lewat sistem ini, tidak boleh lagi ada laporan bahwa bantuan sosial menjadi alat politik di tingkat bawah,” ujar Luhut melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, sistem bansos digital akan memanfaatkan teknologi face recognition dan biometrik. Masyarakat dapat mengajukan sanggahan apabila haknya dicabut atau terjadi kesalahan data.
“Data tidak bisa berbohong, dan AI tidak bisa disuap. Karena itulah, ke depannya ruang untuk ‘main-main’ sudah tertutup,” tegasnya.
Luhut menjelaskan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) memungkinkan pemantauan otomatis terhadap laporan harta kekayaan hingga aliran dana. Pemerintah tengah membangun ekosistem integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang sebelumnya terpisah.
Ia menyebut GovTech sebagai game changer tata kelola pemerintahan. Berdasarkan uji coba sebelumnya di Banyuwangi, ditemukan sekitar 77 persen bansos tidak tepat sasaran (exclusion error).
“Bayangkan, betapa banyak hak masyarakat kurang mampu yang dicerabut hanya karena ketidaksinkronan data,” ujarnya.
Pemerintah menilai digitalisasi bansos akan memperkuat transparansi dan memastikan anggaran negara tersalurkan tepat sasaran. Luhut menekankan keberhasilan sistem ini bergantung pada kolaborasi lintas instansi agar setiap rupiah anggaran benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
(Amri-untuk Indonesia)
