lognews.co.id, Jakarta — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sikap berbeda dengan Partai NasDem terkait wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT). Jika NasDem mengusulkan kenaikan hingga 7 persen, PSI justru mendorong angka PT ditetapkan 0 persen.

Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus menyatakan usulan tersebut selaras dengan gagasan presidential threshold nol persen. Menurutnya, sistem ambang batas tinggi berpotensi menghilangkan representasi suara rakyat di parlemen.

“Masyarakat yang sudah memberikan suara kepada partai tertentu, terpaksa harus kecewa jika suara itu tidak terkonversi menjadi kursi,” ujar Bestari, Rabu (25/2/2026).

PSI menilai kenaikan PT hingga 7 persen dapat menyulitkan partai kecil maupun partai baru untuk berkembang dalam sistem demokrasi. Mereka berpendapat, ambang batas nol persen akan memastikan setiap suara sah tetap memiliki peluang representasi di DPR.

Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyampaikan pandangan agar PT dinaikkan menjadi 7 persen. Gagasan tersebut disebut untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat stabilitas pemerintahan.

Perdebatan mengenai PT bukan isu baru. Dalam beberapa periode pemilu, angka ambang batas parlemen mengalami perubahan sebagai bagian dari desain sistem politik nasional. Para pengamat menilai, kebijakan ini selalu berada di antara dua kepentingan: efektivitas pemerintahan dan representasi demokratis.

Hingga kini, pembahasan resmi terkait besaran PT untuk pemilu mendatang masih menjadi bagian dari dinamika legislasi di DPR.

(Amri-untuk Indonesia)